Bangkalan – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 resmi ditutup di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Kholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026). Acara penutupan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan berlangsung dengan khidmat.
Dalam sambutannya, sebagian besar pidato Kiai Miftah menggunakan bahasa Arab. Beliau mengawali pidatonya dengan ungkapan syukur dan kebahagiaan atas kehadiran para ulama, masyayikh, serta peserta Munas dan Konbes NU 2026. Beliau menyebut kehadiran para peserta sebagai bukti ketulusan niat dan kuatnya tekad dalam memperjuangkan kemaslahatan umat, menjaga agama, serta meninggikan kalimat Allah Swt.
Memasuki inti pidato, Kiai Miftah menegaskan bahwa para pengurus Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah organisasi sesuai dengan peraturan dan keputusan jam’iyah. Menurutnya, tujuan utama perjuangan NU adalah menjaga kemaslahatan masyarakat luas dan mewujudkan cita-cita kebaikan yang menjadi fondasi perjuangan organisasi.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Kiai Miftah mengutip firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Namun, ia menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak dapat dipisahkan dari amanah dan keadilan yang harus dijalankan oleh pemimpin itu sendiri.
Untuk memperkuat penjelasannya, Kiai Miftah mengutip riwayat dari Sufyan bin Uyainah yang pernah bertanya kepada Zaid bin Aslam mengenai makna ulil amri dalam ayat tersebut. Zaid bin Aslam menjawab dengan meminta agar ayat sebelumnya terlebih dahulu dibaca. Ketika dibaca firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil,” barulah tampak bahwa perintah taat kepada pemimpin dalam ayat berikutnya didahului oleh kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan.
Melalui penjelasan tersebut, Kiai Miftah menekankan bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpin dalam Islam dibangun di atas dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu amanah dari pihak pemimpin dan ketaatan dalam perkara yang ma’ruf dari pihak rakyat.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Allah Swt memilih dua golongan penting di tengah kehidupan manusia. Pertama, para nabi yang bertugas menunjukkan jalan ibadah dan membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Kedua, para pemimpin dan penguasa yang diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, melindungi rakyat dari berbagai bentuk kerusakan, serta mengatur urusan publik demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
Kiai Miftah kemudian mengutip ungkapan yang masyhur dalam literatur Islam bahwa “sultan adalah naungan Allah di muka bumi.” Menurut beliau, pemimpin yang memperoleh amanah kekuasaan harus dihormati dan ditaati dalam perkara yang baik, karena kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt , “Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.”
Meski demikian, Kiai Miftah mengingatkan bahwa kekuasaan hanya akan kokoh apabila ditegakkan di atas keadilan. Ia menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan menjaga hak-hak rakyat dan menjauhkan masyarakat dari kezaliman serta kerusakan. Sebaliknya, kezaliman merupakan sebab utama runtuhnya suatu kekuasaan.
Dalam kesempatan tersebut, beliau mengutip ungkapan yang populer di kalangan ulama, bahwa suatu pemerintahan dapat bertahan bersama kekufuran, namun tidak akan bertahan bersama kezaliman. Menurutnya, sejarah telah menunjukkan banyak contoh mengenai hal tersebut.
Sebagai ilustrasi, Kiai Miftah menyinggung sejarah kerajaan-kerajaan Majusi yang mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Ia menjelaskan bahwa meskipun mereka bukan pemeluk agama Islam, kekuasaan mereka dapat berlangsung berabad-abad karena menegakkan keadilan dalam pemerintahan, menjaga keseimbangan dalam memperlakukan rakyat, serta tidak membiarkan praktik kezaliman merajalela dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, sejarah tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi utama tegaknya sebuah negara.
Beliau juga mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Swt mewahyukan kepada Nabi Dawud agar melarang kaumnya mencela raja-raja bangsa Persia. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa para penguasa Persia telah berperan dalam memakmurkan negeri dan menjaga kehidupan manusia. Melalui kisah tersebut, Kiai Miftah mengajak hadirin untuk melihat suatu persoalan secara objektif dan tidak mudah terjebak dalam sikap mencela, terutama terhadap pihak-pihak yang masih memiliki kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.
Berangkat dari berbagai penjelasan tersebut, Kiai Miftah kemudian menegaskan sikap Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, selama pemerintah tidak memerintah kepada kekufuran dan kefasikan maka akan tetap mendapatkan dukungan yang kuat dari NU,” ujarnya.
Beliau juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk terus mengedepankan sikap husnuzan terhadap pemerintah serta memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk melakukan berbagai perbaikan.
“Kita husnudzon kepada beliau agar terus bisa memperbaiki apa yang selama ini tampak kurang, bahkan masih ada senjata-senjata pamungkas untuk mengatasi masalah ini,” dauhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Miftah turut mengutip nasihat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai pentingnya mendoakan pemimpin. Menurutnya, kebaikan seorang pemimpin akan berdampak luas kepada masyarakat.
“Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau saya punya doa yang mustajab maka doa itu akan saya panjatkan, akan saya hadiahkan kepada pemerintah saya. Kalau pemimpin kita baik maka doa ini akan kabul dan yang menerima manfaat adalah rakyat,” tuturnya.
Menjelang akhir pidato, Kiai Miftah memanjatkan doa untuk Presiden Republik Indonesia agar senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, serta petunjuk oleh Allah Swt dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
“Semoga bapak presiden kita diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang agar rakyat bisa segera menerima apa yang mereka harapkan sehingga negara ini penuh dengan keadilan dan kemakmuran,” harapnya.
Pidato tersebut menegaskan kembali pandangan Nahdlatul Ulama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara ketaatan kepada pemimpin, penegakan keadilan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Melalui berbagai dalil Al-Qur’an, pendapat ulama salaf, pelajaran sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu, serta nasihat para imam besar, Kiai Miftah mengajak warga NU untuk terus berperan dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat.
Author: Fakhrullah
